“Menegakan Demokrasi Partisipatoris dan Sosialisme Partisipatiros”; Tentang Akbayan di Filipina

Perjalanan sejarah Akbayan ( atau Partai Aksi Rakyat/Citizens Action Party) tidak dapat dipisahkan dengan kepeloporan Comunist Party of Philipines (CPP) yang didirikan pada tahun 1968. CPP menganut ideologi Maoisme yang dijaman kelahiran CPP sedang bergerak kearah 'lebih kiri lagi' dengan apa yang disebut "revolusi Budaya". Dalam strategi ini gerakan bersenjata menjadi motor utama untuk melakukan insureksi perebutan kekuasaan melalui apa yang disebut "perang rakyat" desa mengepung kota. Meskipun membangun basis sosial yang kuat dalam menentang kediktatoran, CPP tetap menganggap ' perjuangan bersenjata', tidak dapat di substitusikan oleh gerakan massa utnuk merebut kekuasaan. Sesuatu yang nantinya menjadi awal krisis didialam CPP paska kediktatoran Marcos.

Munculnya kediktatoran Marcos yang otoriter yang didukung AMerika Serikat telah menjadikan CPP menjadi "kekuatan hegemonik" dibarisan depan dan ditengah-tengah rakyat dan perjuangan demokratisasi untuk menentang kediktatoran. Hegemoni politik ini dapat dibuktikan dari keanggotaannya yang luas. Pada awal tahun 1980-an anggota CPP ditaksir berjumlah 35.000 anggota, 25.000 dalam NPA (New People's Army) dan sekitar 1 juta orang menjadi ormas-ormas yang berafiliasi dengan CPP.

Pada tahun 1983 Senator Benigno Aquino, seorang oposan liberal atas kediktatoran, dibunuh di Bandara ketika kembali dari pengasingan politiknya di AS. Pembunuhan ini melahirkan aksi-aksi massa besar menentang pemerintahan Marcos yang berada dibelakang pembunuhan politik ini. Kaum kiri juga memanfatkan momentum kematian tersebut untuk didorong lebih jauh lgi menjadi penentangan atas kediktatoran dengan memunculkan slogan JAJA, (Justice for Aquino, Justice for All). Istri sang Senator ini, Cory Aquino, kemudian hari menjdi presiden pertama Filipina paska kediktatoran.

Pada tahun 1986 People’s Power di berbagai negeri, yang kemudian berpusat di Edsa, kawasan perkantoran di Manila, berhasil memaksa Marcos mundur dari kursi kepresidenan. Bahkan dua orang ‘tangan kanannya’ Menhan Jendral Enrile dan Pangab Jendral Ramos berbalik mendukung People’s Power di saat-saat terakhir. Ramos kemudian menjadi Presiden pasca Cory Aquino.

Kemunduran Marcos, tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari aksi-aksi “ gerakan massa” yang terjadi “di berbagai kota”, dimana kaum kiri yang dipelopori CPP melakukan intervensi dan berhasil mempolitisasi gerakan massa secara massif.

Keberhasilan gerakan massa yang melakukan aksi-aksi di kota-kota membuktikan suatu pengalaman politik baru, bahwa gerakan massa dan aksi-aksi politik di kota menjadi ‘kekuatan nyata’ yang strategis. Sayangnya semua energi ini gagal dipimpin oleh CPP, yang kemudian tetap kaku dengan strategi ‘perang rakyat’nya, gerakan bersenjata ‘desa mengepung kota”.
Paska kediktatoran diadakan Pemilu demokratis pertama dalam demokrasi formal di Filipina. CPP menyatakan menolak pemilu demokratis tersebut dan menyerukan Boikot. Akibatnya ruang demokrasi formal paska kediktatoran dan massa yang diintervensi oleh CPP dalam aski-aksi anti kediktatoran dan berpartisipasi dalam politik electoral kehilangan ‘kepemimpinan politik’. Partai-partai liberal yang berbasiskan personal dan patronase, yang merupakan kelanjutan dari para elit politik dan ekonomi lama, mengisi dan merbut ‘ruang demokrasi formal’ tanpa perlu bersaing dengan kekuatan rakyat yang dipelopori oleh CPP. Menurut Joel Rocamora “ratusanribu orang yang yang teradikalisir oleh CPP dalam menentang kediktatoran gagal dikonsolidasikan oleh CPP”.

AKibat kekeliruan strategi tersebut, didalam CPP lalu muncul tiga faksi utama yang mengkritik kekeliruan CPP dalam merespon ‘politik elektoral’ dan momentum pemilu. Tiga faksi ini lalu menjadi tiga blok Politik yang kemudian menyatakan otonom dari CPP.

Pada tahun 1992 secara resmi CPP mengalami perpecahan yang tak terdamaikan sehinga kini, bahkan makin mengeras. Perpecahan ini jelas membuat CPP kehilangan basis-basis utamanya. Sekitar 30 persen unsur partai yang stategis menyatakan keluar. Di perkotaan ,basis Rizal-Manila, di mana pengorganisiran buruh radikal menjadi basis CPP, 80 persen anggotanya menyatakan keluar. Ini berarti CPP telah kehilangan ‘basis proletariat’ yang sangat signifikan. Basis stategis lainnya yang juga keluar adalah sekretariat organisasi tani’diluar wilayah zone gerilya di pegunungan” yang juga keluar. Bahkan NPA, yang menjadi ‘anak emas’ CPP, juga kena imbas dari perpecahan tersebut. Sementara anggota dan simpatisan CPP lainnya, yang keluar dri CPP dan tidak masuk kedalam ‘blok politik’ yang ada bertebaran sebagai ‘kaum independen’ yang bekerja di LSM, akademisi, peneliti, Media dll. “Kaum independen’ ini dikemudian hari menjadi unsur penting dalam gerakan Akbayan.

Perpecahan tahun 1992 menjadi tidak terhdindari, bukan saja dalam arti perbedaan strategi perjuangan, tapi juga sebagai akibat ‘operasi berdarah’ CPP atas kader-kadernya di awal tahun 1990-an terhadap apa yang oleh CPP sebagai kelompok Rejeksionis didalam partai.

Perpecahan itu melahirkan enam ‘blok politik kiri’, tiga diantaranya adalah gerakan yang tetap mempertahankan gerakan bersenjata. Keenam blok ini lalu mulai membicarakan perlunya alat politik baru di luar CPP. Pada mulanya menurut Joel, sempat terpikir untuk juga menggunakan nama CPP, tapi kemudian ide ini ditanggalkan, sebab alat, ideologi dan strategi politik yang akan di buat sudah berbeda jauh dengan CPP. Bahkan kemudian hari, para aktivis Akbayan ini menjadi target pembunuhan politik CPP dengan menggunakan eksekutor NPA.

Kemunculan AKbayan

Pada tahun 1996 mulai diadakan pembicaran oleh enam blok politik tersebut untuk menciptakan partai politik revolusioner baru diluar CPP. Konsep partai ini lalu disosialisasikan dan dikonsultasikan yang melibatkan lebih dari 3000 orang.

Pendirian Akbayan adalah kesimpulan politik setelah 20 tahun hidup di bawah kediktatoran rejim Marcos dan restorasi demokrasi formal di Filipina pada tahun 1986 melalui gerakan ‘kekuatan rakyat’ (Peoples Power) yang meluas. Demokrasi formal ini terbukti hanya menguntungkan elit ekonomi dan politik lama di Filipina, yang kini mengenakan baju demokrasi (dulu kediktatoran) untuk mempertahnakan hegemoni politik dan ekonominya.. Kekuatan penggerak utama dibalik perjuangan anti kediktatoran, rakyat yang terlibat dan berbagai kelompok progresif—justu menjadi terpinggirkan dalam pengambilan dan implementasi berbagai kebijakan. Untuk meresponnya, gerakan social, serikat buruh, dan berbagai organisasi politik berupaya menentang kebijakan negara melalui loby dan tekanan-tekanan politik.

Diluar dinamisme gerakan di Filipina, institusi formal demokrasi masih dicengkram oleh kaum elit dan orang-orang kaya. Dalam konteks seperti ini ide untuk membangun sebuah alternative, sebuah partai politik kerakyatan mulai tumbuh pertama kali. Berbagai kelompok gerakan social menginginkan untuk ambil bagian dalam proses formal pemerintahan. Akbayan lalu muncul sebagai sebuah upaya untuk melembagakan kekuatan rakyat didalam demokrasi Filipina.

Pembicaraan untuk pembangunan partai sudah dimulai sejak tahun 1994. Diseluruh pelosok negeri, berbagai kelompok demokrasi berkerjasama untuk membentuk konsep dan strategi partai. Asiprasi dari berbagai sector masyarakat seperti buruh, petani, pemuda, perempuan, gay dan lesbian, professional, pekerja migrant, kaum miskin kota—mulai diskusikan dan dikonsolidasikan kedalam berbagai program, sementara struktur adhoc partai mulai dibentuk di Luzon dan Mindanao.

Akbayan, adalah sebuah proyek koalisi dari berbagai blok, kelompok dan individu dari berbagai tradisi kiri dan progresif yang beragam, yang diawali dan tumbuh dalam watak koalisi yang kuat. Akibatnya, partai membawa kekuatan dan kelemahan dari koalisi sekaligus. Pada satu sisi, AKbayan menyediakan ruang yang luas dan menjadi muara dari berbagai perbedaan dan membangun konsensus. Pada sisi lainya, partai menjadi relatif cair dan lambat dalam merespon berbagai tantangan, peluang dan hambatan.

Pada tahun 1998 diadakan Kongres I pendirian Akbayan. Dalam kongres ini diputuskan bahwa Akbayan menjadi ‘alat politik’ kaum revolusioner untuk pertarungan electoral dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama ditingkat local. AKbayan juga memutuskan bukan sebuah “ partai ideologi”, tapi sebagai sebuah partai yang berbasiskan pada program dan proyek politik. Seperti kata Joel Rocamora “membikin saluran orang kiri untuk pertarungan electoral dan pemerintahan”.

Meskipun secara ‘formal’ tidak disebutkan, Akbayan menurut Joel Rocamora, mantan ketua Akbayan, secara tegas menegaskan partainya sebagai partai yang membela rakyat miskin, menolak imperialisme AMerika Serikat, dan menolak neo-liberalisme, pro demokrasi partisipatoris dan sosialisme partisipatoris. Karena itu Joel menyatakan “Apakah itu bukan Sosialisme?”. Maksudnya meskipun tidak ada ‘ideologi formal’ yang dicantumklan tapi dalam program, praktek dan keanggotaan (80 persen orng miskin) cita-cita sosialisme secara dinamis dan kreatif diperjuangkan dari bawah dan atas.

Soal ideologi Akbayan menyeruat dalam kongres tahun 2001, ketika anggota partai dari kaum independent, bukan anggota blok politik kiri, yang jumlahnya sudah mencapai 50 persen dari anggota AKbayan membawa perdebatan ideologi AKbayan kedalam Kongres tahun 2001. Akhirnya, dirumuskan bahwa ideologi AKbayan adalah “Demokrasi Partisipatoris dan Sosialisme Partisipatoris.”

Demokrasi Partisipatoris dan Sosialisme Partisipatoris adalah sebuah kritik atas model statis baik atas demokrasi perwakilan dibawah kapitalis maupun sosialisme yang sudah hancur di Eropat Timur. Di bawah kedua model tersebut rakyat secara mendasar telah disingkirkan. Dalam demokrasi perwakilan di Filipina partisipasi rakyat telah dipinggirkan oleh politik elit dan patronase.

Sementara itu, alternative dari model sosialisme lama lebih fokus pada arena negara, memberikan sedikit pemikiran dan bahkan meremehkan pentingya melembagakan proses dan mekanisme partisipasi dan kontrol rakyat dalam lapangan ekonomi, politik dan budaya. Pendiri model negara-negara sosialis bahkan tumbuh mendekati negara yang absolut. Hanya satu partai diijinkan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, bahkan memonopoli kebenaran untuk dirinya sendiri, yang berujung pada kediktatoran satu partai. Model ini juga menghasilkan ekonomi komando dimana keuntungan pribadi dan korupsi menjadi mengakar, menciptakan hubungan ororiterian didalam negara, partai dan masyarakat sipil.

Proposal untuk menjadikan demokrasi dan sosialisme dapat menjadi kenyataan sejati dilakukan tidak hanya dengan cara mendemokratiskan negara tapi juga dengan menjamin kekuasan otonom masyarakat sipil dan secara konstan mengikat negara. Ini adalah cara untuk memperkuat karakter demokratis, horizontal dan otonom dalam relasi diantara masyrakat sipil. Ini juga berarti membedayakan individu dalam entitas kolektif.

Perjuangan sosilais adalah sebuah kritik dan gerakan oposisi atas kapitalisme.Sebagai sebuah perjuangan kongkrit untuk melindungi kelas pekerja dan rakyat dan penindasa globalisasi kapitalis dan untuk memukul balik kekuatan pasar bebas serta mendapatkan ruang yang semakin luas bagi kelas pekerja untuk mengontrol. Akbayan memajukan kerangka ekonomi-pasar campuran, dimana sektor social mengikat pasar untuk mengembangkan kekuatan produktif, melindungi pekerja, sector agrarian, dan secara kreatif meluaskan sector-sektor sosial dan memperjuangkan perdagangan didalam pasar global.

Dalam kongres pertama juga diputuskan bahwa keanggotan partai adalah individual dan sukarela. Keangotaan individual ini penting untuk mengetaui secara persis kenangotaan partai. Sebab ada prseden klaim-klaim keanggotaan ormas seringkali tidak obyektif dan dilebih-lebihkan, sehingga partai tidak tahu persis kekuatan dirinya sendiri. Menurut Joel Rocamora AKbayan tidak mengenal konsep keangotaan secara organisasi atau underbouw, sebab diangap kurang sejalan dengan demokrasi partisipatoris. Selain itu pengalaman dengan CPP membuat blok politik yang mendirikan AKbayan sangat mengutamakan pembangunan demokrasi partisipatoris dari basis. “Semua organisasi sektoral dan organisasi komunitas, bebas menentukan sendiri, tanpa bisa disetir oleh para pimpinan AKbayan.” Pengalaman dengan CPP yang sentralis dan Stalinis tampaknya juga membuat blok politik kiri yang ada di Akbayan sangat memajukan proses demokrasi internal di dalam Akbayan. Menurut Joel Rocamora “Semua blok politik yang keluar dari CPP mempunyai akar yang sama yaitu soal demokrasi yang tidak berjalan”.

Kongres juga memutuskan federasi-federasi buruh yang banyak mempunyai keanggotaan di AKbayan diperbolehkan membentuk kaukus buruh didalam partai. Kongres juga memutuskan sepertiga pimpinan partai haruslah perempuan.


Agenda Politik dan Program

Akbayan bertujuan untuk menjadi mesin utama untuk memproyeksikan dan memperjuangkan agenda reformasi yang progresif, yang sampai saat ini masih dipotong dan diingkari oleh pemerintah Filipina.

Pendirian utama Akbayan adalah politik berbasiskan program (program-based politics). Artinya adalah untuk mentransformasikan praktek dominan dalam politik yang berdasarkan pada personalitas dan patronase. Tujuannya adalah untuk memutus tradisi dagang sapi diantara para politisi menjadi sebuah politik partisipatoris yang berdasarkan kebijakan yang rasional.

Dalam analisa AKbayan, kesejahteraan rakyat sudah sejak lama tidak penah diurus oleh para elit yang menduduki kursi pemerintahan untuk mengembangkan kepentingan ekonomisnya. Akbayan berharap melalui partisipasi rakayt dalam pengambilan keputusan, sumber-sumber daya ekonomi diseluruh negeri akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat bukan cuma oleh perusahaan-perusahaan besar. Akbayan juga berupaya mengikat pemerintah untuk membuat kebijakan social yang lebih baik yang meliputi reformasi redistributif, penyediaan jasa pelayanan yang mendasar dan jaring pengaman social.

Selain itu, Akbayan juga berupaya memberikan kontribusi dalam perkembangan sistem partai politik yang berdasarkan program dan akuntabilitas, bukan pada oportunisme politik. Mengembangkan sebuah budaya politik dimana rakyat mempunyai kesadaran sejati, responsive dan merdeka.


Strategi
Akbayan mengkombinasikan perjuangan ideologis dan hegemoni cultural, membangun blok melalui reformasi radikal, pengorganisiran dan keanggotaan yang dibangun di komuntias-komunitas local, sub-kelas dan sector serta innstitusi.

Akbayan ingin menciptakan massa yang kritis, ketika kondisi obyektif dan subyektif menguntungkan, partai harus memimpin sebuah lompatan kualitatif dalam perjuangan. Lompatan itu misalnya adalah kemenangan elektoranl yang besar atau memenangkan kursi mayoritas di parlemen, sebuah gerakan massa akan memimpin sebuah perubahan di pemerintahan, dalam refomasi agraria dan gerakan sosial lainnya.

Dalam perjuangan ideologis dan hegemoni budaya AKbayan akan berupaya memenangkan pertempuran wacana di pusat-pusat budaya masyrakat seperti akademi, media, gereja,parlemen dan wacana local atau anak suku dalam.

Dalam perjuangan untuk demokrasi yang sepenuh-penuhnya ( full democracy), keadilan social, emansipasi perempuan, Akbayan berniat untuk membangun sebuah blok reformasi yagn radikal. Akbayan menggunakan tekanan massa dan kampanye ideologis dan mengikat pemerintah atau sektor swasta untuk memberikan perhatian kepada rakyat dan memperlemah kekuaasaan para elit. Ini yang membedakan AKbayan dengan konsep oposisi ekstrem dari partai kiri tradisionil.

Partai Parlementer dan Gerakan Massa

Akbayan mendapatkan kekuatan pokoknya dari gerakan yang teroganisir dari kelas pekerja yang berjuang untuk perubahan radikal dan menantang partai politik tradisionil. Akbayan beraliansi dengan berbagai kekuatan progresif persatuan taktis dengan partai lainnya dari waktu- kewaktu dihindari, dan hanya sebagai pelengkap kekuatan yang bersandar pada basis.Akbayan menyalurkan kerja massa dan gerakan massa sebagai partai electoral.
Akbayan bekerja secara konstan dan membangun sinergi yang kreatif dalam pekerjaan electoral, parlemen dan gerakan massa. Akbayan harus mengembangkan mekanisme spesifik bagi gerakan massa dan electoral serta membuat sebuah aturan yagn terpisah bagi taktik di periode electoral dan non-elektoral.

Dalam kongres I Akbayan, keanggotaan yagn terdaftar berjumlah 14.000 orang. Jumlahnya meningkat pda Kongres II, 2001 menjadi 110.000 orang. Jumlahnya menurun pada Kongres 2003 menjadi 87.000 orang. Penurunan ini karena verifikasi anggota. Dimana anggota ayng sudah tidak aktif tidak dihitung, sehingga dari jumlah yang terdaftar, semuanya adalah kader aktif. Dan hebatnya lagi, 52 persen dari anggota AKbayan dalah perempuan.

Dalam pertarungan elektoral jumlah suara yang didapat AKbayan memang jauh dibandingkan partai utama lainnya, namun terdapat peningkatan jumlah suara yang signifikan dalam pemilu. Dalam pemilu 1998 Akbayan memperoleh 200 ribu suara. Pemilu 2001 jumlahnya meningkat menjadi 400.ribu. Dalam pemilu 2004 jumlah suara mencapai 900.ribu suara. Dukungan suara yang signifikan pada Akbayan mayoritas didapat dari kaum miskin.

Sekarang ini, ada tiga orang anggota parlemen nasional AKbayan, 2 diantaranya dalah perempuan. Jumlah ini sangat kecil dari 236 anggota parlemen yang ada. Sementara anggota parlemen lokal di seluruh negeri dari AKbayan mencapai 300 anggota. Karena itu Joel menyatakan kurang signifikan untuk membuat perubahan dari dalam parlemen. Karena itu ketiganya lebih merupakan jurubicara Akbayan dan gerakan-gerakan sosial di luar Akbayan yang tidak mendapat corong dari anggota parlemen dari partai-partai liberal yang mendominasi. Karena itu legitimasi politik Akbayan bukan didapat melalui ruang parlemen, tapi melalui perjuangan massa dan gerakan sosial di luar parlemen.

Stategi electoral Akbayan mempriroriaskan pertarungan perebutan kekuasaan eksekutif Major (Bupati dan walikota). Pada tahun 2001 Akbayan memberoleh kemenangan di politik local dengan memenangi 20 walikota/bupati. Pada tahun 2004 terdapat 40 walikota terpilih yang dekat dengan AKbayan, 30 diantaranya kemudian menjadi anggota AKbayan. Sehinga AKbayan kini mempunyia 50 orang walikota/bupati. Tapi jumlah ini relative kecil, sebab diseluruh Filipina terdapat 2500 wlikota/bupati. Sementara di level kepala desa, diseluruh negeri Akbayan mempunyai 2.500 kepala desa.

Epilog

Sejarah Akbayan mengajarkan pada gerakan kiri dan revolusioner bahwa metode-metode lama partai kiri yang sektarian dan dogmatis sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi obyektif jaman. Pekerjan politik electoral yang selalu ‘dimarginalkan’ oleh partai ‘kiri ekstrem’ justru menunjukan kelemahan mendasar dari gerakan kiri itu sendiri, “tidak menganggap ruang demokrasi formal sebagai pertarungan politik kongkrit” yang juga harus direbut dan dikuasai oleh kaum kiri dan gerakan rakyat progresif.

Akbayan juga menunjukan bahwa pembentukan partai kiri kerakyatan, tidak lagi bersifat ‘monolit’ seperti partai tipe lama, dimana ‘satu warna kecenderungan ideologis yang mendominasi’ , tapi justru menjadi semacam ‘wadah’ dimana semua faksi, kelompok, dan blok politik kiri yang ada dapat difasilitasi oleh partai tipe baru macam akbayan ini.

Partai yang dapat berfungsi sebagai ‘fasilitator’ berbagai blok kiri ini tampaknya dapat dijembatani pada tahap awal dengan meminggirkan ‘keinginan mendominasi ‘ dari satu blok politik, tapi disubstitusikan dalam kesepakatan ‘proyek politik’ partisipatoris dan program-program yang harus dijalankan.

Hal menarik dari AKbayan dalam perkembanganya adalah banyaknya ‘kaum independen’ di luar anggota blok politik kiri pendiri Akbayan yang jumlahnya lebih dari 50 persen. Kaum indrpenden disini adalah para aktivis kiri dan demokrasi paska kediktatoran yang tidak masuk dalam blok kiri, tapi juga menolak partai-partai liberal yang mendominasi. Kehadiran AKbayan, telah memobilisasi kaum independen ini untuk kembali masuk dalam muara ‘perjuangan partisan’, dalam sebauh partai kiri tipe baru yang kreatif, inovatif dan tidak dogmatis.

Semoga munculnya partai-partai kiri-kerakyatan tipe baru yang inklusif di Indonesia akan memberikan optimisme baru dan berhasil mengambalikan banyak ‘kaum kiri dan progresif ‘ untuk kembali menyatukan kekuatan, baik yang berada di ranah ‘blok politik’ maupun ‘di luar blok politik’.


Wilson
Litbang Praxis
Salemba Tengah, 28 November 2005

Tulisan ini dirangkum dari dokumen resmi AKbayan di http://www.akbayan.org dan diskusi dengan Joel Rocamora, mantan ketua Akbayan di Praxis, Sabtu, 26 November 2005.

Perlunya Perjuangan Budaya

Menjelang 40 tahun peringatan tragedi 1965, sudah banyak sekali diterbitkan buku-buku yang mengisahkan pengalaman para korban Gestok 1965. Semua penerbitan buku ini merupakan langkah positif dalam upaya menempatkan perspektif ‘para korban’ dalam melihat ‘tragedi kemanusian’ disekitar kejadian Gerakan Satu Oktober 1965 (Gestok). Suatu tragedi kemanusiaan yang menjadi suatu sisi gelap dari sejarah bangsa ini.

Perpektif para korban ini patut menjadi landasan utama dalam melihat tragedi kemanusian baik menyangkut Gestok ataupun kasus lainnya, sebab telah menjadikan ‘para korban’ sebagai pelaku-pelaku utama sejarah yang harus didengar suaranya untuk memperbaiki hancurnya ‘politik kemanusian’ dinegeri ini.

Menjadikan ‘para korban’ sebagai pelaku utama sangat penting sebab akan menjadi semacam ‘kesaksian’ bahwa peristiwa Gestok bukan cuma matinya tujuh orang jendral, awal penggulingan Soekarno atau karena perang dingin, tapi menjadi awal dari suatu ‘pembenaran politik’ bagi suatu kekuasaan negara yang melakukan praktek sistematis dan teroganisir untuk membantai kemanusiaan tanpa pernah merasa bersalah atau berdosa.

Pengalaman ‘para korban’ ini justru lebih penting lagi, bukan hanya ditujukan kepada negara, tapi kepada generasi sekarang dan mendatang yang tidak pernah sama sekali mendapatkan ‘perspektif kemanusiaan’ dari peristiwa Gestok, selain propaganda negara atau analisi politik konspiratif yang semakin membingungkan. Dengan makin banyaknya penerbitan kesaksian dari perspektif para korban, maka akan menjadi suatu mata rantai, yang tidak hanya akan menyatukan sesama korban, tapi lebih penting lagi dapat membangun jembatan kemanusiaan dengan generasi sekarang atau generasi mendatang.

Mengharapkan negara akan dapat menghargai ‘perspektif para korban’ adalah sebuah proses politik yang tidak mudah. Bila melihat para pelaku politik utama dan proses politik yang berlangsung dalam berbagai lembaga negara sekarang ini, tampaknya kita patut tidak terlalu banyak berharap. Jangankan untuk memihak bahkan untuk mendengarpun telinga mereka sudah keburu tuli. Justru para politisi di DPR, eksekutif dan parpol akan lebih cenderung untuk melegitimasi negara sebagai benteng pelindung untuk memberikan impunitas secara politik dan legal kepada pihak-pihak dan pelaku yang harus bertanggungjawab.

Strategi yang hanya terfokus pada ‘meminta pertangungjawaban atau perhatian dari negara’ akan mudah melahirkan rasa skeptis dan putus asa melihat keruhnya dunia politik sekarang ini. Akses dan dukungan kekuatan politik dominan pada para korban yang boleh dikatakan ‘tidak ada sama sekali’ seharusnya menyadarkan kita, bahwa strategi yang bersandarakan pada ‘proses politik’ semata justru akan lebih mungkin menuju jalan buntu sekarang ini.

Bila strategi yang berkorelasi dengan ‘proses politik’ sangat sulit diharapkan membela para korban, maka harus ada strategi baru yaitu semacam ‘strategi kebudayaan’ yang lebih bermakna social dan penyadaran, semacam rekonsiliasi social-budaya dengan berbagai kelompok masyarakat atau generasi muda yang relatif ‘lebih terbuka hati dan kesadarannya’ pada proses emansipasi kemanusiaan, tanpa banyak ‘terkontaminasi’ oleh kebohongan negara Orba dan kepentingan politik pragmatis.

Strategi kebudayaan ini harus lebih memprioritaskan perhatian dan energinya dengan melibatkan generasi sekarang atau generasi muda. Sebuah kelompok social yang secara politis tidaklah menjadi bagian dari politik korporatis Orde Baru, namun tidak mendapatkan perspektif lain untuk bersikap adil terhadap sejarah dan para korban.

Pemutaran film dokumener Shadow Play yang menganalisa konspirasi internasional dibalik Gestok 1965 di Goethe Haus pada tahun 2003 menjadi suatu fakta bahwa para pelajar SMU dari sekitar 30 SMU di DKI Jakarta begitu antusias dan mulai berpikir kembali tentang peristiwa 1965 dari perpektif yang lebih beragam, tidak melulu dari ‘perspektif negara’. Bahkan dari berbagai komentar yang muncul, kebanyakan mereka merasa telah diberikan ‘informasi sesat’ oleh negara disekitar kejadian tersebut.Inisiatif dari puluhan SMU di DKI Jakarta untuk mendatangkan siswa-siswanya untuk menyaksikan film Shadow Play menjadikan suatu fakta bahwa gerakan kebudayaan, dengan mengambil medium apapaun, ternyata akan lebih memberikan kontribusi dari sekedar ‘proses politik’ yang sangat bebal.

Salah-satu gerakan kebudayaan yang terkait dengan kejadian 1965 dan para korbannya adalah pekerjaan diam-diam tanpa banyak publikasi dari sekitar 80 orang ahli sejarah untuk ‘membenahi sejarah sekitar 1965’ dengan memasukan juga tragedi kemanusian yang harus dialami oleh para tapol PKI dan keluarganya. Tim ini mencoba ‘bersikap adil’ pada sejarah, sebagai suatu cara untuk membangun rekonsiliasi. Dr Anhar Gonggong, salah seorang anggota penyusun buku ini bahkan berani mengatakan, mereka akan mundur bila negara melakukan intervensi atas draft buku sejarah yang sedang mereka susun. Namun sampai hari ini belum diketahui apa hasil nyata dari tim ini. Jangan-jangan ada intervensi politik yang menjegalnya.

Dua contoh gerakan kebudayaan diatas menunjukan bahwa proses untuk ‘adil terhadap sejarah’ dan ‘adil pada para korban’ dapat juga diperjuangkan melalui straegi kebudayaan, suatu bentuk perjuangan yang memang tidak ‘seriuh’ strategi perjuangan politik.Strategi kebudayan ini bukan tidak akan bersingungan dengan proses politik atau menjadi suatu kawasan ‘steril politik’. Justru dia akan berkorelasi dengan proses politik, namun dengan proses politik yang lain, yaitu politik kemanusiaan, suatu perjuangan politik yang tidak bertujuan untuk kekuasaan, tapi untuk memperjungkan penghormatan kepada kemanusian.

Dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi 1965, adalah perlu untuk memikirkan berbagai insiisaitf dengan medium perjuangan budaya, agar perspektif para korban semakin luas didengar dan dirasakan oleh banyak orang, terutama kepada generasi muda yang akan menjadi kekuatan pengubah peradaban di masa depan. Menaburkan kesadaran kemanusiaan pada generasi muda ini, semoga akan ‘menuai’ suatu generasi baru yang akan menghargai kemanusiaan diatas segalanya.

Tragedi 1965; Pembunuhan Atas Demokrasi

“Kemenangan dengan memakan korban besar adalah kekalahan dalam bentuk lain”. Demikian ucapan M.R Siregar, pengarang buku Tragedi Manusia dan Kemanusiaan di Amsterdam ketika bertemu penulis di tahun 1996. Ucapan itu untuk mengambarkan bagaimana peristiwa Gestok 1965 tidak saja mengkibatkan pembantaian terkejam dalam sejarah Indonesia atas kemanusiaan, tapi lebih dalam lagi, terjadi suatu pembunuhan atas demokrasi.

Menjelang 40 tahun peristiwa Gestok, maka selayaknya, kita juga menuntut para pelaku utama yang melakukan ‘pembunuhan atas demokrasi’ secara berantai, sistematis dan berdarah-darah tersebut untuk dimintai keterangan tentang ‘motif’ atau ‘ideologi’ apa, siapa saja yang terlibat, untuk kepentingan siapa, dan siapa sekutu-sekutunya untuk melakukan suatu ‘skenario pembunuhan’ berantai atas demokrasi.

Pembunuhan demokrasi tahun 1965 dapat dilihat sebagai suatu awal dari pembunuhan berantai atas berbagai sendi demokrasi, karena sesudah itu, pembunuhan demokrasi dilegalisir dengan serangkaian undang-undang, kebijakan, peraturan, TAP MPRS serta di institusionalkan dengan berbagai institusi seperti TNI, BIA, Bakin, Bakorstanas, Dwi Fungsi ABRI, pengadilan, kejaksaaan, pemenjaraan, pembunuhan politik dan bahkan kamp kerja paksa di Pulau Buru.

Sekarang ini, setelah tujuh tahun transisi demokrasi, semakin terlihat bahwa para pelaku pembunuhan demokrasi di tahun 1965 tersebut sudah tidak lagi secara’ fisik’ menguasai alat-alat kekuasan politik. Tapi idelogi, gagasan, prilaku dan watak dari pelaku utama tersebut masih hidup dan ‘dialih oper’ kedalam isi kepala dan praktek para pemegang kekuasan di eksekutif, legislatif dan yudikatif.Praktek dan gagasan yang merupakan revitalisasi para pelaku politk yang dulu membunuh demokrasi di tahun 1965 dapat kita lihat misalnya dari fakta; Kalahnya gugatan para korban 65 di PTUN; Upaya kriminalisasi ideologi dalam rencana revisi KUHP; Penolakan pencabutan Tap MPRS No 25 tahun 1966; dan UU KKR yang ujungya akan memberikan impunitas dan amnesti pada para pelangar Ham kelas berat, dan masih banyak lagi perilaku, kebijakan dan gagasan anti demokrasi yang dipertahankan dengan memanfatkan peristiwa Gestok. Sebetulnya upaya penghancuran PKI hanyalah sasaran antara - sasaran utamanya adalah membunuh demokrasi.

Sasaran utama itu sudah terbukti selama 32 kekuasan Soeharto.Sekarang ini tampak jelas terjadi upaya revitalisasi untuk kembali ‘membunuh’ bayi demokrasi yang baru lahir dengan cara-cara yang ‘pseudo-konstitusional’. Revitalisasi dan regenerasi para ‘pembunuh demokrasi’ di fase transisi demokrasi sudah jelas tujuanya; menjadikan transisi demokrasi menjadi jalan buntu; Membunuh demokrasi dengan mendorong dan membiarkan anarkisme; Membunuh demokrasi dengan jalan membiarkan milisi sipil meneror gagasan pluralisme dan institusi yang mendukungnya’; membunuh demokrasi dengan membiarkan institusi demokrasi menjadi busuk.

Tentu saja, kita tidak akan membiarkan demokrasi di negeri ini dibunuh dua kali. Dari proses revitalisasi kekuatan ‘anti demokrasi’ di dalam negara, tampak jelas salah satu sumber kekuatan mereka adalah karena ‘menguasai ruang politik seoptimal mungkin’. Dengan menggunakan partai-partai yang ada, birokrasi, DPR, DPD, DPRD dan berbagai prosedur dan mekanisme politik elektoral. Karena itu adalah sebuah ilusi besar bila kita terlalu banyak menggantungkan harapan pengungkapan kasus Gestok dan memberikan keadilan pada ‘para korban 1965’ pada institusi-institusi politik yang kita tahu hanya berpura-pura demokratis dan tidak dibawah pengaruh, kendali atau berpikir dibawah gagasan-gagasan demokrasi dan kepentingan para korban.

Gestok 1965 adalah pembunuhan atas demokrasi, maka itu, tugas untuk mengungkap, mengadili dan meminta keterangan dari para pelaku dan institusi politik yang terlibat dalam kejadian tersebut ADALAH TUGAS SELURUH UNSUR GERAKAN DEMOKRASI.Selama ini ada kesan gerakan demokrasi melihat peristiwa 1965 secara sempit sebagai persoalan para korban Gestok atau PKI dan negara Orba (baca tentara). Gagal memahami bahwa kejadian Gestok adalah sebuah perang terbuka antara demokrasi dan kekuatan anti demokrasi.

Setelah 40 tahun tragedi Gestok, sudah saatnya bagi kaum demokrat kita untuk keluar dari ‘selubung sempit’, bahwa urusan Gestok dan korban 65 adalah urusan antara rejim Orba/negara Orba dan para korban. Marilah kita berpikir labih maju lagi bahwa bahwa soal korban 65 dan Gestok adalah soal pertarungan demokrasi versus anti demokrasi. Dengan berpikir seperti ini, maka SUDAH MERUPAKAN KEWAJIBAN bagi segenak kekuatan demokratis untuk memulai transisi demokrasi dengan meminta pertanggungjawaban PADA PARA PELAKU yang terlibat, terutama pada jajaran pengambilan keputusan politik, baik di sipil maupun militer.

Tentu saja tidaklah mudah untuk memlakukan upaya itu semua, selain adanya ruang demokrasi ada syarat-syarat lain yang belum dipenuhi yaitu, belum adanya ‘kekuatan riil’ yang terogaisir dari elemen demorkasi dan belum ada ‘alat-alat politik riil’ yang dibentuk dan dikuasai oleh kekuatan demokrasi yang masih terserak.

Sahabat-Sahabat PKI Saya

Di ruang kerjanya yang penuh dengan aneka barang yang bertumpuk disegala sudut, Kolonel Latief membongkar sebuah kardus berisi koleksi foto-foto lusuh para napol PKI yang pernah berada di LP Cipinang. Beberapa foto dipenuhi dengan tanda silang.

Aku bertanya pada Kolonel Latief apa arti tanda silang tersebut. “ Setiap kali ada napol PKI yang dihukum mati atau meninggal dunia di Cipinang sini, saya memberikan coretan silang di foto mereka.” Jadilah koleksi foto sang Kolonel penuh dengan tanda silang. Anehnya pada foto pak Asep Suryaman, Bungkus dan Marsudi juga diberikan tanda silang, padahal ketiganya masih hidup dan ditahan di Cipinang.

Kolonel Latief berkata dengan tawa.’Harusnya dia sudah mati, tapi tidak jadi dieksekusi karena dapat tekanan dari dunia internasional’. Pada atahun l990, Soeharto hendak mengeksekusi Pak Bungkus, Marsudi, dan Asep Suryaman, tiga napol PKI yang sudah hampir 25 tahun dipenjara. Keputusan eksekusi ini betul-betul mengejutkan, karena mereka semua sudah tua dan sakit-sakitan setelah 25 tahun mendekam di penjara.

Setelah mendapatkan tekanan internasional eksekusi tersebut dibatalkan. Namun Kolonel Latief sudah terlanjur memberi tanda silang pada ketiganya. Dengan berkelakar ia berkata ‘saya berkawan dengan hantu.’ Bila ketiganya betul-betul dieksekusi, pastilah pak Latief tidak kan tertawa lebar menceritakan sejarah coretan silang tersebut, seperti raut mukanya yang sedih menceritakan mereka yang betul-betul telah dieksekusi.

Ketika kami masuk ke LP Cipinang masih terdapat lima orang napol yang dituduh sebagai PKI. Tiga orang dari militer yang tersangkut dengan peristiwa penculikan para Jendral yang diangkut ke Lubang Buaya yaitu, Kolonel Latief, Bungkus dan Marsudi. Dari banyak pembicaraan dengan ketiganya, saya mengambil kesan tampaknya mereka lebih merupakan ‘Sukarnois’ ketimbang seorang kader PKI. Ketiganya terlibat dalam kasus Gestok dengan anggapan ingin menyelamatkan kekuasaan konstitusional Bung Karno, bukan dalam kerangka kepentingan PKI.

Untuk itu ketiganya hanya di peralat, itu suatu kemungkinan yang juga harus bisa diterima. Pak Bungkus, yang pernah bertugas sebagai Pengawal Presiden mengatakan bahwa ia paling berkesan dengan kebandelan Megawati yang saat itu masih kecil. “ Coba banyangkan ia ingin bermain badminton di halaman depan istana. Terpaksalah saya sebagai pengawal presiden harus memegangi net atau ikut bermain badminton. Megawati tidak mau dilarang.” Namun dangan pandangan menerawang ia berguman,’ mungkin Megawati sudah tidak ingat lagi, karena waktu itu masih kecil.’

Selain ketiga napol yang berlatar belakang militer juga terdapat dua anggota CC PKI yaitu Pak Asep Suryaman dan Pak Sukatno. Pak Asep seorang yang tenang dan tampak sebagai seorang pemikir. Ia ditangkap ketika sedang membangun basis gerilya di sekitar gunung Merapi dan Merbabu di Jawa Tengah, pada tahun l967. Menurut kisahnya, ia ditangkap karena kurir mereka, yang seorang anak kecil ditangkap dan dipaksa untuk memberitahu persembunyian mereka. Ia divonis hukuman mati, tapi entah mengapa luput dari eksekusi hingga 20 tahun lebih ditahan. Ia merasa memperoleh ‘kesempatan kedua’ untuk hidup ketika eksekusi yang hendak dilakukan pada tahun l990 dibatalkan karena tekanan internasional. ‘Setiap malam setelah pengumuman pemerintah akan mengeksekusi kami, saya menunggu kedatangan tim eksekutor didalam sel. Situasinya begitu mencekam, tapi saya termasuk beruntung karena terlambat dieksekusi lebih dai 20 tahun.’

Kata-katanya bahwa ‘saya termasuk beruntung’ betul-betul mengagetkan saya, karena ia menganggap penantian eksekusi yang panjang bukanlah sebagai hal yang menegangkan dan harus dipikirkan. Selama penantian eksekusi yang tak kunjung datang , ia tetap melakukan hal-hal wajar yagn biasa sehari-hari ia lakukan dipenjara Dan nyatanya, meskipun ia gagal dieksekusi ditahun l990, vonis hukuman matinya tidak dirubah sama sekali.
Tentang pak Sukatno sendiri tidak banyak kami ketahui. Ketika kami masuk ke penjara Cipinang kondisinya sudah sangat parah akibat stroke dan komplikasi penyakit lainnya. Ia hanya berbaring ditempat tidur dirawat oleh kawan-kawan napol PKI dan seorang korvenya. Ia sudah tidak dapat berbicara dan mengenali lingkungan sekitarnya. Rambutnya sudah putih ditumbuhi uban dan badannya kurus kering seperti kulit membalut tulang. Menurut pak Asep kondisinya semakin hari semakin parah. Sehari sebelum hari raya Idul Adha 1997 ia sudah menunjukan tanda-tanda menjelang ajal. Para Napol di Cipinang berdatangan ke sel pak Katno, dan itu adalah terakhir kali kami menemuinya didalam penjara.

Di depan selnya saya menjumpai seorang perwira militer berpakaian lengkap berpangkat Kapten. Menurut Nuku Sulaeman orang tersebut dari Bakorstanas, ia dipanggil oleh pihak LP karena mereka butuh ijin dari militer untuk membawanya kerumah sakit Polri. Akhirnya Pak Katno dibawa ke RS Polri dan meningal dunia disana, tanpa kawan-kawan setianya dari penjara Cipinang.

Kemudian kami mendengar jenazahnya diurus oleh Yayasan Hidup Baru dan dimakamkan di Jakarta. Para napol PKI tampaknya sangat sedih sekali, teutama, mereka tidak dapat berada disamping pak Katno menjelang ajal menjemputnya. Aku sendiri berpendapat kematian telah membebaskan pak Katno dari sakit dan penderitannya yang panjang. Dan kematiannya didalam penjara sekaligus membuktikan telah matinya kemanusiaan ditangan para penguasa Orde Baru.
Di seluruh Indonesia sendiri mnurut laporan Amnesti Internasional masih terdapat 14 orang napol PKI yang sudah tua dan sakit-sakitan dan tersebar dalam berbagai LP di Jakarta, Padang, Semarang, Medan, Ujung Pandang, Kali Sosok dan Pamekasan. Kondisi para napol PKI ini sudah tua-tua dan menderita berbagai penyakit berat. Di Penjara Cipinang sebagai contoh, kolonel Latief sejak tahun l994 terkena Stroke hingga bagian kanan badannya menjadi lumpuh dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Hanya dengan tekad dan kesabarannya, ia tetap bertahan mengatasi penyakit yang berat tersebut dengan semangat dan stamina yan masih tersisa di hari tuanya. Pak Asep Suryaman menderita sakit maag dan lever. Pak Bungkus terkena maag dan rematik sementara pak Katno sudah tekena stroke dan hanya berbaring ditempat tidur. Pak Katno lalu meninggal pada hari raya Haji dibulan Maret l997 didalam penjara

Sejak masuk Cipinang para napol PKI dipenjara di blok II D, atau yang disebut dengan blok Eki (Ekstrim Kiri), karena blok ini memang diperuntukan untuk para napol PKI. Pak Asep, pak Bungkus, Pak Marsudi dan Kolonel Latief tinggal sendiri didalam sel masing-masing, dan tiap orang mempuyai korve sendiri. Puluhan tahun dipenjara membuat sel mereka tampak penuh sesak dengan berbagai jenis barang, persis seperti gudang. Untuk mengisi kesibukan harian para napol PKI juga aktif dalam berbagai kegiatan.

Pak Asep Suryaman menjabat sebagai ketua PBNC (Persatuan Badminton Narapidana Cipinang). Setiap Hari Selasa dan Jum’at pagi ia mengkoordinir latihan PBNC di aula Blok IIIE, dibelakang sel para Tapol PRD.

Pak Bungkus sibuk membuka usaha jahit didalam selnya. Para narapidana dan petugas seringkali menjahit, mempermak atau menambal baju dan celananya pada pak Bungkus dengan imbalan tertentu.

Pak Marsudi disibukan dengan kegiatan rohani di Gereja. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya pada Jalan Tuhan Sementara Kolonel Latief sibuk dengan kegiatan di Bidang Kerja (Bidker), menjadi menejer tim sepakbola bloknya, menulis dan memberi kursus bahasa Inggris (berhenti setelah ia terkena stroke).

Sang Kolonel
Ketika para Tapol PRD masuk kepenjara Cipinang kami menemui sang Kolonel sebagai orang yang familiar dan penuh humor. Bayangan sang Kolonel seperti yang digambarkan film G 30 S PKI versi Orde Baru tidak tampak sama sekali. Hampir setiap pagi sang Kolonel datang ke sel kami untuk membangunkan kami atau sekedar menceritakan berita dari BBC dan radio Nederland yang baru ia dengar malam tadi. Aku, yang kebetulan sering bangun paling pagi, mendengarkan semua berita radio yang disampaikan oleh sang kolonel.

Dari semua napol PKI, berbicara dengan sang kolonel yang senang berceita adalah yang paling menyenangkan. Kolonel Latief ditangkap pada bulan Oktober l965 dan di Mahmilubkan tigabelas tahun kemudian yaitu pada tahun l978. Vonis yang diberikan semula adalah hukuman mati, tapi kemudian mendapat Grasi dari Soeharto hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup.

Saat ditangkap, kaki kanan Kolonel latief luka parah terkena bayonet. Kakinya yang luka tersebut tidak diobati tapi didiamkan hingga bernanah dan berbelatung. Ketika diobati, ia menjadi pincang dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan, atau sepatu khusus dengan sol yang tebal sebelah. Ia ditahan dalam sel isolasi di Blok N Rutan Salemba. Selama di tahan di sel Isolasi ia memakan apa saja yang bisa dimakan, termasuk cicak, tikus, kecoa dll “Ketika ditahan di Salemba jangan ditanya apa yang kami makan, tapi tanyalah apa saja yang belum kami makan”, katanya. Menjelang vonis Mahmilub ia menulis catatan dengan tulisan tanganya;

“ Aku buat sebuah nyanyian pada waktu akan di adili di Mahkamah Militer Tinggi. Hukuman yang akan dijatuhkan perkiran saya paling tinggi “mati”, paling rendah pun mati.
Aku buat sewaktu dalam keadaan parah kakiku lutut kiri, paha kanan yang dibayonet di balut dengan gibs membengkak dan membusuk sehingga berbau busuk sampai-sampai tahun l966. Bersamaan dengan meninggalnya anak ku tertua “Gatot Waspodo Harjono”. Meninggal tertubruk mobil tentara di “Patung Tani” kaki dan badanku dikerumuni ulat-ulat atau belatung. Aku disel isolasi berat di Blok “N” Penjara Salemba. Di kunci terus menerus/ditutup dobel pintu (doeble door) “Salemba” l0 tahun dari tanggal l Oktober l965 s/d l975.

Bersama Pak Latief aku sibuk memngedit tulisan dia mengenai ‘Serangan Umum Satu Maret l949’ atau yang lebih dikenal dengan peristwa ‘Enam Jam di Yogyakarta.’ Naskah tulisan pak Latief ini mempunyai sejarah yang menakjubkan. Draft tulisan ini sudah ia buat sejak tahun l984 sebagai upayanya untuk meluruskan literatur disekitar peristiwa tersebut. Pada tahun l994 ia menyerahkan draft tersebut pada kawannya seorang mantan napol PKI untuk diketik ulang dan di edit. Namun sampai tahun l996, kawannya tersebut tidak jelas kabar beritanya.
Pak Latief sudah pasrah bahwa naskahnya pastilah hilang. Tiba-tiba saja seseorang yang mengaku dari kerabat kawannya yang mengetik naskah tersebut datang kepanjara membawa naskahnya dan mengatakan bahwa ‘ bapak yang mengetik naskah ini sudah meninggal dunia setahun yang lalu dan meminta agar naskah ini di berikan kepada pak Latief di penjara Cipinang.”

Setelah naskah kembali ketangan pak Latief bencana baru muncul. Suatu hari Kolonel Latief menunjukan naskah tersebut ke pihak LP dan meminta ijin untuk membuat copy dari naskahnya. Pihak LP bukannya memberi ijin tapi malahan menyita naskah dari pak Latief tersebut. Kolonel Latief berang dengan penyitaan tersebut karena ia sudah mendapat surat ijin dari pihak LP untuk menulis naskah tersebut.

Naskah yang disita dikembAlikan setelah pak Latief dapat menunjukan surat ijin untuk menulis naskah tersebut dari Kalapas sebelumnya. Aku diberikan naskah tersebut oleh Pak Latief dan diminta untuk mengetik ulang dan mengeditnya. Setelah aku edit dengan mesin ketik, aku kirim naskah tersebut kepada kawan-kawan JKB di luar penjara untuk diketik ulang dengan komputer.

Dalam literatur sejarah Orde Baru digambarkan bahwa Soeharto lah yang mempunyai ide dan memimpin penyerbuan Serangan Umum Satu Maret di Yogyakarta. Serangan tersebut dilakukan bersamaan dengan pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York dengan tujuan untuk membuktikan bawa pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat masih ada dan tidak tunduk di bawah agresor Belanda.

Bantahan atas peran Soeharto in pertama kali dilakukan oleh Wertheim, yang mengatakan justru ketika operasi sedang berlangsung Soeharto sedang asyik diwarung Soto. Sementara pak latief sendiri mengatakan bahwa rencana penyerangan tersebut adalah inisiatif dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Soeharto hanyalah pelaksana lapangan.

Hal lain yang di coba dihilangkan adalah peranan dari Kolonel Latief dalam penyerangan tersebut. Padahal pak Latief sndiri, menurut kisahnya, ikut memimpin pasukan menyerbu kedalam kota Yogya. ‘ Bahkan seorang anak buah saya mati tertembak kepalanya. Soeharto di jaman Revolusi, ternyata sudah merupakan Soeharto yang culas.

Menurut pak Latief, kesatuan pak Harto memiliki beberapa bus rampasan perang yang kemudian di ‘obyek’ kan dengan rute Solo-Yogyakarta. Hasil obyekan tersebut tidak jelas keman larinya. Soeharto juga mengambil beberapa Jeep warisan tentara sekutu yang seharusnya menjadi milik Sri Sulatan Hamengkubuwono IX. Namun dengan akal bulusnya jeep-jeep tersebut diambil alih untuk kesatuan dan keperluan pribadinya.

Tentang terjerumusnya Soeharto dalam hal mengobyekan jabatan dan kesatuannya untuk kepentingan ekonomis menurut dugaan pak Latief mungkin didorong oleh istrinya ibu Tien Soeharto. Ibu Tien ini, sebagai putri keraton sudah sejak lama telibat dalam jual-beli perhiasan. Dan kebanyakan barang-baarng tersebut didapat dari para pedagang Cina. Hoby berdagang ini yang kemudian ditularkan pada Soeharto, anak desa yang introvet berhadapan dengan istrinya yang dari ‘keraton’. Bahkan kontak Soeharto dengan para pedagang Cina, kemungkinan juga didapat dari ibu Tien, karena ibu Tien yang berpengalaman dalam hal urusan dagang dengan orang-orang peranakan Cina dalam jual-beli perhiasan. Ini mungkin dapat menjelaskan bagimana mungkin seorang ‘anak ndeso’ seperti Soeharto dapat mempunyai motif sebagai pedagang.

Di dalam penjara aku juga mendapatkan Copy dari pledoi pak Latief, dalam kondisi sudah mengenaskan, banyak bagian yang sudah tak bisa terbaca lagi. Aku tanya kepada pak Latief dimana pledoi aslinya. “ Yang asli dipinjam oleh si C dan sampai sekarang belum dikembalikan, ‘katanya dengan nada suara meninggi.

Tentang peristiwa Gestok l965 sendiri, Kolonel Latief yakin bahwa Soeharto temasuk orang yang harus bertanggungjawab. Kesaksian Latief ini penting karena, membuktikan bahwa Soeharto adalah orang yang paling diuntungkan dengan pembunuhan para jendral yang menjadi ‘rival’nya dan situasi kaos yang ia ciptakan. Di dalam penjara sendiri Kolonel Latief yakin, Soeharto memunyai ‘plot’ tersendiri setelah mengetahui akan terjadinya penculikan para jendral. Plot itu pada awalnya kurang begitu nampak, namun paska Gestok l965 nyata sekali bahwa plot tersebut bertujuan menggulingkan kekuasaan konstitusional presiden Soekarno dan menjadikan dirinya sebagai penguasa tertinggi di RI.

Soeharto dan Ibu Tien sendiri yang ia ajukan sebagai saksi ternyata ditolak dalam persidangan mahmilub. Membantah keterangan Soeharto bahwa ia ke RS malam menjelang meletusnya Gestok l965 untuk mengecek dan membunuhnya dikatakan dalam kesaksian Kolonel Latief ;

“Dua hari sebelum peristiwa tanggal l Oktober l965, saya beserta keluarga mendatangi ke rumah keluarga Bapak Jendral Soeharto di Jalan Haji Agus Salim, yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai panglima Pangkostrad. Di samping acara kekeluargaan saya juga bermaksud: “Menanyakan dengan adanya info Dewan Jendral, sekaligus malaporkan kepada beliau”. Beliau sendiri justru memberitahukan kepada saya:”Bahwa sehari sebelum datang ke rumah beliau, ada seorang bekas anak buahnya berasal dri Yogyakarta bernama Subagiyo, memberitahukan tentang adanya info Dewan Jendral, yan akan mengadakan Coup d’etad terhadap kekuasaan pemerintahan presiden Soekarno...”Yang sebenarnya, bahwa saya pada malam itu di samping memang menengok putranya yang sedang terkena musibah, sekaligus untuk saya laporkan akan adanya gerakan pada besok agi harinya, untuk menggagalkan rencana Coup D’etat dri Dewan Jendral, di mana beliau sudah tahu sebelumnya.”

Setelah menyelesaikan naskah Serangan Umum Satu Maret l949, pak Latief mencoba untuk menulis autobiografinya. Ide ini tidak sempat ia laksanakan karena penyakit stroke menyerang badan sebelah kanannya pada tahun l995. Sejak itu pak Latief lebih banyak berkosentrasi pada pemulihan kesehatannya.

Ketika saya masuk kedalam penjara Cipinang pak Latief membicarakan kembali niatnya untuk membuat autobiorafi, tapi ia tidak bisa menyelesaikannya sendiri, karena keterbatasannya secara fisik. Aku lalu menyangupi untuk membantu pak Latief untuk menulis autobiografinya.
Dalam metode penulisan aku usulkan pada pak Latief agar ia nenulai dari kejadian-kejadian penting yang menyangkut sejarah politik Soeharto misalnya pada masa revolusi dan menjelang meletusnya G 30 S PKI. Selain itu masa-masa tersebut relatif masih banyak yang diingat oleh pak Latief. Metode ini aku usulkan karena sang kolonel tetap memaksa membuat autobiografi secara kronologis, sejak ia lahir, masa kecil, masa remaja, jaman Jepang, Revolusi dan seterusnya.

Rentang waktu yang panjang tersebut, ingatannya yang sudah mulai lemah dan konsisi kesehatannya yang memburuk menjadi pertimbangannku untuk memulai autobiografinya dari tahun-tahun terakhir menjelang G 30 S PKI, karena momentum tersebut sangat penting untuk memahami keterlibatan Soeharto dan juga PKI didalam skenario penculikan tersebut. Namun sang kolonel menunjukan padaku sebuah buku autobiografi yang memmuat riwayah hidup seorang tokoh yang aku lupa namanya sejak ia masih kecil. ‘ Seperti ini kalau menulis autobiopgrafi’ katanya.

Sejak saat itu sang kolonel mulai menulis diatas kertas folio dengan tulisan tangannya. Setelah menulis beberapa lembar tiba-tiba saja pak Latief merasa tak enak badan dan tanganya gemetar bila menulis. Menurut korvenya, pak Latief sering telat tidur karena menulis riwayat hidupnya tersebut.Karena memaksakan diri tersebut akhirnya ia sakit, ‘mungkin masuk angin’, kata sang korve. Terpaksa penulisan dihentikan dan dilanjutkan kembali ketika ia sudah kembali sehat. Aku katakan pada pak Latief, ‘bapak jangan memaksakan diri sampai begadang segala, santai saja, tulis apa yang bapak ingat saja’. Setelah memakan waktu sekitar 4 bulan, kami sudah menyelesaikan draft riwayat hidup sang kolonel hingga kedatangan jaman Jepang. Tebalnya sekitar 70 halaman. Sampai jaman ini sang kolonel mandeg. Aku meminta pak Latief untuk memeriksa draft yang aku ketik dan meminta ia untuk mengedit dan menambahkan data-data baru yang sudah ia ingat kembali.

Para Pembesuk
Keluarga para Napol PKI juga tidak sering berkunjung. Keluarga Pak Asep Suryaman tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat, mereka hanya datang tiap hari-hari besar seperti Lebaran. Tapi cucu pak Asep, seorang mahasiswi cantik yang kuliah di Jakarta sering datang membawakan obat-obatan dan keperluan sehari-hari pak Asep.

Keluarga Pak Bungkus tinggal di Madiun, dan hanya membesuk ke penjara pada hari-haris besar seperti Lebaran. Namun berapa aktif LSM secara reguler mengunjungi pak Bungkus, seperti Maria Pakpahan dari Komite Pembesan Tapol/Napol.Pak Marsudi keluarganya tinggal di Yogyakarata, dan datang membesuk pada hari-hari besar agama seperti Natal atau Paskah. Sementara Kolonel Latief keluarganya tinggal di Surabaya. Cucu sang Kolonel yang tinggal di Jakarta kerap datang kepenjara untuk membawa obat-obatan dan keperluan sang Kolonel.
Namun secara umum para keluarga napol PKI tidak begitu sering membesuk mereka ke penjara.

Setiap tahun sekali pihak ICRC mengorganisir kunjungan resmi keluarga napol PKI kepenjara Cipinang. Pihak ICRC menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasinya. Jarangnya anggota keluarga yang berkunjung, mungkin disengaja, untuk melindungi anak, cucu dan famili mereka dari stigma PKI sehingga tidak mendapatkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
Seperti di ketahui Orde Baru memberikan lebel ET (Eks Tapol) kepada seluruh mantan napol PKI dan keluarganya hingga ke anak-cucu. Dengan label yang dicantumkan di KTP ini, persis seperti bintang David yang dikenakan pada kaum Jahudi oleh Hitler, para mantan napol dan keluarganya kehilangan hak-haknya secara sosial, ekonomi dan politik. Mereka menjadi warga negara kelas dua, yang harus diawasi dan berbahaya, meskipun anak cucu yang ketika Gestapu meletus masih bayi atau cucu mereka yang lahir dijaman Orde Baru dan tak tahu menahu tentang masa lalu kakeknya.

Para pembesuk setia para napol PKI di Cipinang adalah rombongan ibu-ibu mantan Napol PKI. Usia mereka sudah tua-tua, sama tuanya dengan para napol PKI di Cipinang. Setiap bulan mereka datang berombongan sekitar 5-l0 orang dengan membawa kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan bagi para napol PKI. Tidak lupa mereka membawa pisang goreng, lontong, bakwan, tahu goreng atau kadang-kadang nasi uduk dalam bungkusan daun. Dari para pembesuk ini biasanya mereka mendapat kabar tentang sakitnya ‘ si anu’ atau’ meninggalnya ‘ si anu’.

Paska Soeharto
Nampaknya pembebasan tapol/napol PKI masih belum menemui jalan terang . Pembebasan Sri Bintang Pamungkas, Mochtar Pakpahan, Andi Sjahputra dan Nuku Sulaiman yang dilakukan oleh rejim Habibie hanyalah untuk kebutuhan diplomasi mencairkan pinjaman utang luar negeri dari IMF. Secara politik pemerintahan yang baru tetaplah tak berubah.
Dalam penjelasanya tentang pembebasan tapol/napol pihak pemerintah menyatakan bahwa para tapol/napol yang dibebaskan haruslah tidak termasuk kriteria; terlibat G 30 S PKI; Perjuangan bersenjata; Anti ideologi Pancasila. Dengan kriterai-kriteria yang kental dengan ideologi politik Orba, maka nasib para sahabat-sahabat tua saya di penjara Cipinang semakin tidak pasti. Berbagai kampanye dari Komite Pembebasan tapol/Napol, kelomok Ham, tekanan internasional untuk membebaaskan mereka dengan alasan kemanusiaan tidak mengubah mental ‘perang dingin’ dari para penguasa rejim Habibie.

Apapaun argumentasinya, sudah tidak masuk diakal untuk menganggap para napol PKI sebagai musuh ideologis dari rejim dan membiarkan mereka menderita sakit-sakitan didalam penjara. Dalam salah satu dialog dengan kawan-kawan PRD kami sepakat, bila pembebasan kami datang berupa amnesti, kami akan meminta pemerintah menukarnya dengan pembebasan napol PKI, karena mereka lebih membutuhkannya daripada kami yang masih muda dan segar. ‘ Demi kemanusiaan, kami siap menukar pembebasan kami dengan para Napol PKI bila itu diperkenankan,’ demikian kata Budiman Sudjatmiko. Sementara Xanana Gusmao dalam pertemuan dengan Muladi dan pihak Dirjen Pemasyarakatan selalu mengatakan. ‘ bapak-bapak napol PKI yang tua-tua ini harus segera dibebaskan, semata atas dasar kemanusiaan.’

Meskipun para pejabat rejim Habibie tersebut tidak memberikan jawaban, kami tahu bahwa mereka masih akan memberlakukan kriteria ‘harus tidak terlibat dalam G 30 S PKI ‘ sebagai syarat pemberian amnesti. Dan dengan begitu, makin nyatalah bahwa situasi kemanusiaan di luar penjara belum banyak berubah.


Artikel ini dapat dibaca dalam buku Wilson, " Dunia Di Balik Jeruji: Catatan Perlawanan" (resistbook, Maret 2005)

Bali Post, 14 April 2005

Dunia di Balik Jeruji:
Pentingnya Hubungan Kemanusiaan

Pembaca yang budiman, pembicaraan menarik kita dengan Wilson akan disajikan berikut ini. "Dunia di Balik Jeruji: Kesaksian Perlawanan", begitu judul buku yang ditulis oleh Wilson. Dia pernah berbicara pada saya bahwa dia baru keluar dari penjara kecil, tetapi saat ini sedang berada dalam penjara besar. Penjara yang kita alami sehari-hari. Apa saja yang dialaminya dalam penjara?

Sekalipun saya belum membaca buku yang anda tulis terakhir, tetapi saya merasakan sesuatu yang saya pernah alami, karena saya juga pernah merasakan di penjara. Apa sebenarnya yang anda tulis dalam buku itu?

Yang saya tulis adalah pengalaman sehari-hari orang yang pernah dipenjara, hanya bedanya pengalaman tersebut ditulis dalam bentuk dokumen, fakta-fakta dan data yang mungkin agak detail. Dan, ini sesuatu yang mungkin menjadi satu kenyataan yang tidak banyak diketahui oleh orang luar. Hal-hal yang biasa terjadi di penjara, mungkin menjadi hal yang luar biasa bagi orang di luar penjara. Kenapa begitu? Karena penjara seperti yang saya tulis dalam buku ini, seperti sebuah dunia tertutup yang punya satu mekanisme tersendiri, dunia sendiri yang kadang-kadang tidak nyambung dengan dunia di luarnya.

Contohnya seperti apa?

Di buku ini saya tulis satu bab yang cukup menarik yaitu soal kebiasaan seksual di penjara. Misalnya soal homo seksualitas. Di dunia luar, hal tersebut menjadi sesuatu yang tabu, suatu hal yang sangat kontroversial, tetapi di penjara itu hal yang biasa. Itu misalnya salah satu contoh yang ekstrem.

Anda terlibat dalam politik dan karena politik juga anda masuk penjara. Banyak orang juga dipenjara karena politik dan tentu anda bergaul juga dengan mereka. Bagaimana kehidupan sehari-hari para aktivis politik di penjara waktu itu?

Kalau di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang sejarahnya agak panjang. Sejak zaman kolonial, LP Cipinang sudah menjadi suatu institusi untuk menghukum para aktivis politik, selain untuk menghukum para pelaku tindak kriminal. Namun, sejak Orde Baru, LP Cipinang memang sangat efektif sebagai tempat penghukuman bagi oposisi Soeharto saat itu. Di LP Cipinang pada tahun 1970-an, sudah masuk tahanan/narapidana politik (tapol/napol) dari PKI seperti Pak (Kolonel) Latief, Asep Suryaman dan kawan-kawan.

Lalu tahun 1980-an, muncul kawan-kawan dari peristiwa Tanjung Priok, Lampung. Sehingga saat itu mulai terjadi pembagian, misalnya blok EK (Ekstrem Kanan), yang dihuni oleh kawan-kawan dari kalangan Islam kanan, mereka berada di blok 3F dan 3E. Kemudian ada blok EQ (Ekstrem Kiri), di blok 3D di mana kawan-kawan napol PKI bermukim.
Tetapi, ketika mulai muncul gerakan perlawanan di Timor Timur dan gerakan demokrasi di Indonesia, pembagian itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena kawan-kawan pejuang demokrasi juga mulai ditempatkan di blok yang dulu dinamakan blok EK, misalnya seperti saya, Mokthar Pakpahan, Sekretaris Subadio, Andi Syahputra. Sedangkan kawan-kawan seperti Nuku Sulaiman ditempatkan di blok EQ. Blok tahanan untuk gerakan pembebasan seperti Xanana dan tiga kawan dari Timor Timur lainnya ditempatkan di bagian terpisah/tersendiri. Kira-kira begitulah biografi dari LP Cipinang.

Dalam hal pergaulan, memang sejak awal telah diterapkan perlakuan khusus buat kita. Misalnya apa? Penempatan tapol/napol bukan dilakukan oleh administrasi penjara, tetapi oleh Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakortanasda) dan mereka mempunyai satu pos di dalam penjara. Jadi kita ini bukan hanya diawasi dan diintimidasi di luar penjara saja, tetapi di dalam penjara pun mereka masih menyediakan orang khusus untuk mengawasi dan mengintimidasi kami.

Tetapi, namanya juga napol, kita pasti lebih pintar dari mereka. Di luar penjara saja kita bisa mengakali mereka, apalagi di dalam penjara ha... ha... ha... Karena itu, kita bisa menggunakan banyak fasilitas, punya banyak kegiatan olah raga yang merupakan kegiatan sosial untuk saling berkomunikasi di sana. Dua buah kegiatan yang menjadi alat komunikasi di antara para narapidana (napi) yang terpencar-pencar adalah sepak bola dan latihan bulu tangkis. Kegiatan sepak bola dipimpin oleh Xanana Gusmao dan saya menjadi ketua komisi pertandingan. Kalau badminton diketuai oleh Pak Asep Suryaman dan wakilnya adalah Iwan Kurniawan dari PRD. Dua kegiatan olah raga itulah yang biasanya kita gunakan untuk berkumpul, saling berbagi informasi, saling menceritakan masa lalu, menceritakan tentang sejarah perjuangan masing-masing sampai ke sosok pribadi, masalah keluarga dan lain-lain.

Produktivitas anda di dalam penjara patut dipuji. Yang jadi pertanyaan bagi orang umum, memang boleh orang menulis di dalam penjara?

Sebelum saya dibawa ke LP Cipinang, saya ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung (Rutan Kejagung) di dekat Terminal Blok M yang dikenal sebagai tempat untuk menahan koruptor. Ketika di sana, memang alat tulis tidak boleh dibawa masuk sehingga kita betul-betul terisolasi dan tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Namun pengisolasian tersebut tentu saja bisa kita atasi dengan cara lain, misalnya ketika ada pengacara datang, kita tulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pesan-pesan keluar atau misalnya lewat bungkus rokok. Selalu saja ada cara untuk mengakali perlakuan represif aparat negara.

Nah, ketika di LP Cipinang jauh lebih luwes lagi, di sana kami bahkan boleh membawa mesin ketik. Mesin ketik inilah kawan paling setia saya selama di penjara. Saya bisa sampai 8 - 10 jam sehari berdua dengan mesin ketik ini.

Apa yang anda ketik?

Macam-macam. Ada beberapa dokumentasi yang saya kerjakan di penjara. Pertama, saya membuat suatu penelitian sosial politik tentang bagaimana kehidupan di penjara. Itu yang kemudian menjadi data aktual dan faktual dari buku saya, sesuatu yang mungkin belum pernah diekspos oleh mereka yang pernah mendekam di penjara. Orang yang sering ke penjara banyak, tetapi tidak banyak orang yang menulis tentang apa saja yang terjadi di penjara. Yang kedua, saya juga melakukan dokumentasi terhadap kegiatan Xanana Gusmao selama di penjara.
Mengapa Xanana Gusmao?

Kenapa Xanana Gusmao, kenapa bukan Budiman Sudjatmiko? Kalau Budiman teman lama dan saya sudah bosan menulis tentang dia. Kalau Xanana lain menurut saya. Ketika saya melihat seorang pemimpin rakyat Timor Timur di penjara, saya melihat bagaimana seorang pemimpin hidup dalam kesederhanaan. Saya mencatat kehidupan sehari-harinya yang tidak diketahui orang lain karena Xanana kan image-nya pejuang gerilyawan, angkat senjata AK 47 atau M16, bawa radio komunikasi, jadi dia seperti membawa simbol-simbol yang menyeramkan.

Nah, saya menampilkan Xanana sebagai sosok yang lain dalam tulisan-tulisan saya. Misalnya sosok Xanana dalam hal melukis, bermain bola, merawat bonsai, hubungannya dengan napi kriminal, bagaimana dia belajar bahasa Indonesia dari mereka, bagaimana hubungannya dengan petugas administrasi, bagaimana dia membela napi-napi kriminal agar mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik, agar mendapatkan jatah makanan yang lebih baik kualitasnya. Yang dia lakukan jauh lebih banyak ketimbang kami tapol/napol dari Indonesia. Menurut saya, hal-hal seperti itu penting untuk diketahui, inilah tipe seorang pemimpin sejati, tidak banyak bicara soal dirinya, namun bicara bagaimana dapat membantu orang semaksimal mungkin dalam kondisi yang sangat terbatas. Hal semacam itu tidak banyak saya temui, bahkan dari kawan-kawan sendiri walaupun kami sudah mencoba berbuat seperti Xanana.

Beberapa waktu yang lalu, saya pernah membaca tulisan anda di salah satu media underground yang berjudul "Janin-Janin Perlawanan". Bisa anda cerita mengenai inspirasi dari cerita itu?

Awalnya tulisan itu bukan untuk dipublikasikan kepada umum. Pada saat saya di Rutan Kejakgung, saya diisolasi dalam satu sel, sendiri, dikunci 24 jam, bahkan buang air kecil saja saya menggunakan botol air minum mineral, kecuali jika mau buang air besar, baru diperbolehkan keluar.

Saat itu yang saya pikirkan, bagaimana membunuh waktu 24 jam supaya tidak demoralisisasi, supaya tidak merasa sendirian. Karena itulah saya menulis, menulis tentang apa saja. Saat itu menjelang 22 Desember, para ibu-ibu Dharma Wanita di Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan perayaan Hari Ibu. Tiba-tiba saja saya terkenang pada ibu saya. Kebetulan selama saya di Rutan Kejakgung, lebih banyak ibu-ibu yang membesuk saya ketimbang bapak-bapak. Saya jadi makin terinspirasi. Saya mencoba menuliskan pengalaman saya, hubungan saya dengan ibu-ibu, hubungannya dengan militerisme Orde Baru misalnya. Tulisan tersebut memang lebih menampilkan sisi seorang ibu ketika menghadapi represi yang intens dari aparat terhadap bukan saja terhadap anaknya, juga terhadap institusi keluarga yang harus dia jaga.

Dalam tulisan itu, saya menceritakan kondisi ibu saya yang tadinya pasrah, berubah secara dialektis menjadi seorang yang keras dan berani menghadapi militer, karena dia terus-menerus diintimidasi oleh militer. Saya sendiri kaget dan mendapatkan kesimpulan historis, yang menurut saya tidak dapat saya lakukan, padahal kalau balik ke rumah saya melakukan propaganda terus ke ibu saya. Artinya apa? Artinya, ternyata rezim militer Orde Baru berhasil membuat ibu saya menjadi lebih mengerti politik, lebih berani melawan kekuasaan. Bahkan, dalam sisi tertentu ibu saya tidak takut lagi dengan militer dan itu satu dialektika yang menurut saya hanya bisa didapat dari pengalaman empiris. Dan ibu saya beruntung bisa keluar, bisa mendapat kesimpulan sejarah dari represi yang dialami, menjadi seorang yang tidak takut menghadapi situasi yang buruk. Itu menurut saya dan terima kasih buat rezim militer orde baru.

Anda belum cerita kenapa anda dipenjara waktu itu.

Sama seperti napol PRD yang lain. Setelah kerusuhan 27 Juli 1996, PRD oleh Menko Polkam di bawah kekuasaan Soeharto saat itu dituduh sebagai pelaku utama kerusuhan di sekitar kantor DPP PDI. Kemudian PRD secara resmi dilarang dan para pimpinannya diinstruksikan ditangkap, bahkan juga ada instruksi tembak di tempat. Sehingga ketika itu kami sembunyi, termasuk Budiman Sudjatmiko. Kemudian Budiman tertangkap lebih dulu di rumah adiknya Romo Sandyawan, saya tertangkap sebulan kemudian di sebuah tempat di Ungaran, Jawa Timur. Dalam proses persembunyian tersebutlah saya mulai melihat bagaimana kualitas gerakan demokrasi kita ketika menghadapi suatu represi dan bagaimana membangun suatu hubungan politik dengan kawan-kawan yang sedang direpresi. Saya melihat justru banyak kawan yang sebelumnya tidak punya relasi politik dengan kami, yang tidak pernah kontak dengan kami, menjadi orang-orang yang mempertaruhkan segalanya untuk melindungi kami diberbagai tempat.

Itu suatu kenyataan yang saya simpulkan secara pribadi bahwa politik dan kemanusiaan adalah dua hal yang harus saling berhubungan. Karena kalau kita melakukan relasi dengan orang lain hanya dengan motif politik saja, maka akan punya keterbatasan-keterbatasan. Kenapa? Karena politik itu kan instrumentalis, saya perlu kamu karena perlu sesuatu, atau karena sama-sama punya tujuan tertentu atau karena kepentingan tertentu. Berbeda dengan hubungan humanisme, bahkan baru kenal sehari pun kita sudah siap membantu orang. Menurut saya, itu satu hal yang harus dilekatkan dalam perjuangan politik ke depan nanti dan menjadi perhatian dalam berberhubungan dengan partai, dengan kawan dan juga dengan gerakan demokrasi, termasuk dengan yang mewawancarai saya ini.

Anda mendapat vonis berapa tahun?

Saya dituntut 11 tahun, vonisnya 5 tahun tetapi setelah hampir 3 tahun dipenjara saya mendapat amnesti. Nah, itu juga agak membingungkan kawan-kawan saya karena salah satu alasannya adalah karena saya anak yang baik. Sehingga kawan-kawan di penjara marah, bukan karena saya dapat amnesti, tetapi karena alasannya itu "Wilson anak yang baik dan terpelajar".

Mengenai cerita pihak pengelola penjara, bagaimana anda menggambarkannya dalam buku anda yang terbaru?

Saya melihat bahwa ada perbedaan antara napol dan napi kriminal. Napol ini seperti barang titipan institusi militer di dalam penjara. Jadi petugas penjara, administrasi penjara, sekadar menerima barang titipan. Mereka tidak punya kebijakan atau tidak berani mengambil inisiatif kebijakan terhadap kami. Bahkan dalam aturan penempatan sel, pengaturan hari besuk, aturan jatah asimilasi dan bebas bersyarat, semuanya diatur oleh militer dan mereka punya satu orang agen di sana. Waktu itu namanya Pak Datuk, berpangkat sekitar letnan dua atau kapten karena dia berpakaian preman dan institusi itulah yang lebih banyak mengatur kita.

Sehingga kami dengan administrasi penjara tidak banyak problem sebetulnya, justru kita lebih banyak bekerja sama dalam mengelola penjara. Kenapa? Karena kawan-kawan administrasi penjara ini kelihatannya kurang begitu serius mengurus penjara sehingga akhirnya para tapol/napol ini secara tidak langsung membantu mereka mengelola penjara. Kami, tahanan napol, menghidupkan berbagai kegiatan yang sebetulnya tidak ada atau yang tidak diaktifkan. Misalnya kegiatan olah raga, kegiatan sosial, perpustakaan bahkan terakhir setelah saya bebas, kawan-kawan di penjara itu membuat seperti suatu forum atau institusi antar-napi LP Cipinang untuk mewakili para napi ketika berhadapan dengan institusi administrasi penjara. Sesuatu yang hanya bisa terjadi kalau ada tapol/napol di penjara. Jadi hubungan kami dengan pengurus administrasi penjara sebetulnya seperti simbosis mutualisme. Kalau bisa dibilang kami ini secara tidak langsung membantu mereka mengelola penjara. Sebetulnya setelah bebas saya paling siap mengelola penjara bukan menjadi aktivis PRD ha... ha... ha...

Kalau kehidupan Napi kriminal seperti apa?

Lain dengan Napol, napi kriminal itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas elitnya dan ada kelas abal-abal. Kelas kriminal elit ini biasanya ditempatkan di Blok 4A, Blok 3E dan 3F, mendapat fasilitas TV, telepon seluler, bisa pesan makanan dari luar, dan dapat penjagaan khusus dari penjaga penjara sehingga mereka tidak tampak seperti menjalankan hukuman seperti napi-napi yang lain.

Kalau napi abal-abal agak lain, mereka berada antara Blok IA - ID, dalam satu sel biasanya diisi 20-31 orang yang tidur diatas beton, ada tikar kadang-kadang. Keadaan itu mereka alami selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, kualitas makannya sangat buruk apalagi pada tahun 1997 setelah krisis moneter (krismon), kualitas makanan yang disediakan menurun jauh.
Yang saya catat, daging sebesar jempol, dulunya dibagikan seminggu sekali, setelah krismon sudah tidak ada lagi. Buah-buahan seperti pisang nangka yang sudah setengah busuk atau agak layu yang dibagikan seminggu dua kali, juga tidak ada. Kualitas lauk mengalami penurunan, tempenya makin tipis, sayurnya makin sedikit, sambalnya makin cair karena sudah dicampur air. Jadi napi-napi kriminal secara garis besar terbagi dua seperti itu. Menurut saya ini menunjukkan bahwa institusi di penjara harus dibenahi secara baik, agar tidak ada lagi pembedaan kelas sosial terhadap para napi.

Dalam kehidupan penjara, kenangan apa yang paling mengesankan buat anda?

Yang paling berkesan bagi saya adalah ketika hubungan humanisme itu bisa menyatukan kita bersama. Antara PKI yang komunis, antara napol Lampung yang Islam kanan, antara PRD yang demokratis, antara napi kriminal, perampok bank, seperti Slamet Gundul, bisa menjadi suatu kumpulan masyarakat yang saling membutuhkan dan bantu-membantu. Itu satu pengalaman penting bagi saya, bahwa kemanusiaan adalah suatu identitas yang penting, yang bisa menjembatani banyak perbedaan-perbedaan individu, kelompok, manusia, ideologi dan politik dan itu saya temukan di penjara.

Di luar penjara saya tidak temukan kenyataan-kenyataan yang positif seperti ini, yang ada justru berintrik, berkompetisi, saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan bahkan dengan sesama kelompok atau aktor pejuang demokrasi itu sendiri. Berdasarkan pengalaman itu, saya suka berguyon, sebaiknya semua kelompok demokrasi punya pengalaman dulu di penjara, biar adil, sehingga ketika mereka sudah punya pengalaman di penjara baru terasa butuhnya persatuan itu, baru terasa betapa pentingnya kita harus saling menghargai. Menurut saya itu satu hal yang positif, yang harus dilalui dan tidak boleh ditakuti oleh kawan-kawan yang belum pernah merasakan penjara. Jadi positifnya lebih banyak dan saya pikir kualitas gerakan demokrasi kita yang fragmentaris memang butuh sesuatu yang khas untuk menyatukannya. Apa yang khas itu? Menurut saya ya penjara. Tidak usah lama-lama dipenjaranya, seminggu atau sebulan dua bulan, paling tidak orang bisa sadar bahwa dia tidak bisa sendirian memperjuangkan sesuatu.

Ada yang bilang, kebanyakan napi yang terlibat tindakan kriminal terutama yang skala kejahatannya kecil-kecil, melakukannya karena terpaksa. Apakah benar begitu dan bagaimana hubungan anda dengan mereka?

Ya memang kebanyakan napi kriminal rata-rata kelas ekonomi kebawah, kaum miskin kota. Sehingga memang ada pertalian secara langsung atau tidak langsung antara kemiskinan struktural mereka dengan kehidupan kriminal sehingga mereka terpaksa merampas hak milik orang lain. Itu suatu hal yang berkorelasi dan hampir di semua penjara di seluruh dunia, di negara manapun juga, kaum miskin kota yang menjadi penghuni terbanyak penjara, termasuk di Indonesia. Ini membuktikan bahwa kriminalitas tidak bisa semata kita lihat sebagai suatu takdir atau faktor moral atau karena nilai-nilai seperti orang itu jahat, orang itu pro kekerasan, orang itu buruk. Bukan begitu. Tapi bertalian langsung dengan kemiskinan mereka sendiri. Saya tidak jamin kalau mereka tidak miskin mereka tidak akan menodong, mencopet, merampok atau mencuri misalnya. Sehingga menurut saya, salah satu cara pembenahan LP adalah bagaimana memperbaiki kondisi di luar penjara itu sendiri yaitu keadilan sosial bagi rakyat keseluruhan yaitu dengan adanya suatu sistem ekonomi yang lebih adil, yang membuat rakyat tidak harus merampas milik orang lain, itu yang pertama.

Yang kedua, tentang relasi kami di dalam penjara. Harus dipahami kami ini minoritas di sini. Di luar penjara mungkin kami bisa gagah-gagahan berdebat dengan mereka tapi di penjara, bukan perdebatan yang menjadi senjata paling pokok untuk bisa menguasai orang lain, tapi kekerasan. Komunal atau kelompok di penjara yang menentukan keputusan atau hegomoni sebuah kelompok. Seperti kami di PRD dan napol-napol di sana tahu persis posisi kami yang minoritas, kecil dan tidak terbiasa menggunakan kekerasan dalam hal meyakinkan orang lain. Sehingga di penjara kami jauh lebih low profile, artinya hubungan kami dengan mereka sejauh mengorganisir kegiatan atau membantu hal-hal yang berhubungan dengan asimilasi kalau sakit, bebas bersyarat atau kalau mereka butuh pengacara. Jadi kita memberikan bantuan-bantuan teknis atau kemanusiaan semampu kami.

Sejauh mana anda lihat mereka bisa terlibat dalam perbincangan-perbincangan politik semasa anda dalam penjara?

Ini berkaitan dengan kehidupan sosial dan juga kesadaran politik mereka. Memang ada beberapa napi kriminal yang punya ketertarikan politik tetapi itu biasanya hanya satu atau dua orang dan tidak bisa dijadikan gambaran bahwa mereka mempunyai suatu kesadaran politik yang sama dengan kami. Selain itu kami juga lebih menempatkan hubungan-hubungannya pada kemanusiaan ketimbang pada suatu relasi politik. Karena kami juga khawatir dan tidak tahu bagaimana mereka melihat kami secara keseluruhan. Karena penjara adalah dunia yang bisa diperjualbelikan, termasuk juga membunuh orang, melukai orang. Sehingga kami sangat berhati-hati misalnya mempolitisasi penjara, itu satu hal yang kami hindari, karena di dalam penjara kalau terjadi sesuatu hanya kami sendiri yang bisa menjaga keamanan kami. Kalau kami berteriak minta tolong, tidak mungkin ada yang bisa menolong kami.

Jadi bagaimana kami bertingkah laku, berhubungan dengan napi, berhubungan dengan administrasi. Ini bukan hanya menentukan nasib kami di penjara, tetapi juga dalam penciptaan rasa aman. Itu menurut saya satu hal yang penting buat kami. Kami tidak bisa dan tidak mau misalnya melakukan pemberontakan di penjara, melakukan perlawanan politik menuntut pembebasan tapol/napol. Mungkin secara teknis kita bisa melakukan itu, tetapi risikonya jauh lebih besar ketimbang keuntungan yang kita dapat.

Selamat jumpa dengan kami

keluarga bunga mengucapkan salam kenal !